KUR pada sektor pertanian | PT. Solid Gold Berjangka
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad menyarankan pemerintah perlu melakukan pendekatan berbeda untuk meningkatkan penyaluran KUR pada sektor pertanian. “Pemerintah perlu mendalami kemungkinan adanya KUR khusus untuk mendorong KUR di luar sektor perdagangan."
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian, penyaluran KUR untuk mikro telah mencapai Rp 44,7 triliun. Penyaluran KUR untuk retail telah mencapai Rp 20,5 triliun. Adapun KUR untuk penempatan tenaga kerja Indonesia baru terealisasi sebesar Rp 79,5 miliar.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga akhir Agustus lalu telah mencapai 65 persen dari target penyaluran KUR sebesar Rp 100 triliun. Hingga akhir Agustus, penyaluran KUR telah mencapai Rp 65,2 triliun.
Menurut Darmin, salah satu penyebab tersendatnya penyaluran KUR ke sektor pertanian adalah minimnya sumber daya manusia bank penyalur untuk menjangkau calon debitor. "Sektor perdagangan selama ini lebih menguasai karena paling mudah dijangkau. Adapun sektor pertanian sulit dijangkau."
Darmin menyatakan realisasi penyaluran KUR sudah bagus, yakni 65 persen hingga akhir Agustus. “Berarti bisalah penyaluran KUR mencapai 100 persen pada akhir tahun nanti," ujar Darmin seusai rapat terkait dengan KUR di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 16 September 2016.
Ke depan, Darmin berharap KUR bisa lebih difokuskan pada sektor pangan. Hingga akhir Agustus, KUR lebih banyak dinikmati sektor perdagangan, baik besar maupun eceran, yang mencapai 68 persen. Adapun sektor pertanian, termasuk perkebunan dan kehutanan, hanya menyerap KUR sebesar 15,51 persen.
Hanya Satu Koperasi yang Bisa Salurkan KUR | PT. Solid Gold Berjangka
Puspayoga mengatakan, dengan ditambahnya penyalur KUR pada tahun ini, pemerintah akan mengubah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian . “Mudah-mudahan dalam hitungan bulan, sudah disepakati juga Permenko diubah, bahwa koperasi bisa menjadi penyalur KUR,” katanya.
Darmin menambahkan, perbankan nasional masih memiliki peluang untuk menjadi penyalur KUR. Namun, mereka tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Misalnya, seperti dari sisi kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di bawah lima persen.
Nantinya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan membentuk Direktorat Jenderal tersendiri untuk mengawasi koperasi tersebut dalam menyalurkan KUR. Namun sayangnya, mantan Gubernur Bank Indonesia itu enggan menyebut nama koperasi terkait,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat ditemui di kantornya, mengungkapkan, sampai saat ini hanya satu koperasi yang tercatat telah memenuhi syarat untuk menyalurkan KUR. Ini diukur dari kondisi kesehatan pinjaman koperasi tersebut.
Pemerintah berencana menambahkan satu koperasi untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai saat ini, ada beberapa perbankan nasional dan lembaga keuangan non bank yang berhak menyalurkan KUR.
“Kami minta dilihat dulu ukuran kesehatannya, supaya jangan pincang. Sementara ini, ada satu yang sudah cukup bagus,” ujar Darmin, Jakarta, Jumat 16 September 2016.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurang Puspayoga mengaku telah merekomendasikan tujuh koperasi yang akan menyalurkan KUR pada tahun ini. Namun, hasil rapat memutuskan hanya menggunakan satu koperasi.
“Jadi, bank mana pun yang memenuhi syarat tingkat pemberian kredit, tentu direkomendasikan dulu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Koperasi juga oleh Kemen Koperasi dan UKM,” tuturnya.