RUPTL harusnya menjadi panduan untuk penyediaan listrik dalam jangka waktu tertentu | PT Solid Gold Berjangka
"Saya tau bahwa tahun lalu RUPTL tahunan disahkan sekitar pertengahan tahun. Sekarang coba dipercepat dalam bulan Maret. Kalau bapak ibu tanya saya, sampai ke saya diskusinya sudah Desember selesai. Ini PLN yang agak lama," tutur Jonan.
Untuk menghindari terjadinya keterlambatan pengesahaan RUPTL, Jonan meminta PLN untuk RUPTL disahkan pada awal tahun. Agar kinerja PLN sebagai perusahaan pelat merah ini juga tidak terganggu.
"Tahun depan kalau ada perubahan saya ingin RUPTL sudah disahkan akhir Januari. Sehingga proses bisnis yang dilakukan PLN sebagai operator dan para mitra di daerah bisa lebih cepat," ucap Jonan.
"PLN ini yang agak lama. Parafnya lama, karena menunggu bisikan temannya. Ini yang saya enggak suka," kata Jonan di Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Akibat dari lambannya PLN menandatangani RUPTL, pengesahaan RUPTL yang seharusnya rampung setiap akhir tahun menjadi molor, dan sejumlah rencana pemerintah terkait kelistrikan menjadi terhambat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebut bahwa PT PLN (Persero) lamban dalam mengesahkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) periode 2017 hingga 2026.
Padahal, RUPTL harusnya menjadi panduan untuk penyediaan listrik dalam jangka waktu tertentu.
Ignasius Jonan sindir PT PLN | PT Solid Gold Berjangka
Sejalan dengan pemerintah, target pembangunan infrastruktur listrik PT PLN (Persero) dalam RUPTL ini akan mengedepankan EBT.
PT PLN juga akan mengembangkan PLTU Mulut Tambang dengan target total kapasitas adalah sebesar 7.300 MW dan 1.600 MW PLTU Mulut Tambang akan dibangun di Kalimantan. Sisanya akan dibangun di Sumatera.
Pembangunan pembangkit PT PLN juga hingga tahun 2025 ditargetkan sebesar 77 GW, transmisi sebesar 67.422 km dan gardu induk dengan target 164.170MVA.
Pengesahan RUPTL pada Maret ini, dinilai Jonan terlalu lama. Karena hal itu, tahun depan ia ingin RUPTL selesai pada akhir Januari, agar bisnis PLN cepat selesai prosesnya dan mitra-mitra PLN tidak terhambat kinerjanya.
Ia juga mengharapkan perubahan dari RUPTL tidaklah berubah secara signifikan. Informasi dari Kementerian ESDM, PT PLN juga diimbau untuk membuat rencana zonasi pasokan gas untuk pembangkit baru.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menyindir PT PLN. Pasalnya, satu-satunya BUMN di sektor ketenagalistikan itu masih belum juga mengesahkan Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026.
"Prinsipnya sebenarnya Desember 2016 sudah selesai, Januari juga sudah. PLN ini yang agak lama parafnya, nungguin bisikan temannya," kata Jonan, di Jakarta, Senin.
Jonan: transmisi listrik Jawa-Sumatera selesai 2024 | PT Solid Gold Berjangka
Pada 2019 diharapkan pembangkit yang sudah beroperasi (Commercial Operation Date/COD) sebesar 70GW. Tidak hanya pembangkit, RUPTL terbaru juga menetapkan target pembangunan transmisi dan gardu induk.
Terkait pemanfaatan potensi energi primer per daerah, dalam RUPTL 2017-2026, penggunaan jenis pembangkit di tiap wilayah disesuaikan dengan ketersediaan sumber energi setempat atau yang terdekat.
Pemerintah fokus pada least cost basic energy, mendorong semua daerah memakai energi dasar yang paling kompetitif. Misal, di Sumatera Bagian Selatan, energi dasar dari batu bara masih besar sekali, sehingga didorong untuk membangun PLTU di Mulut Tambang.
Revisi RUPTL juga menetapkan target terbaru infrastruktur ketenagalistrikan, mengoptimalkan pemanfaatan energi setempat untuk pembangkitan tenaga listrik serta pemilihan teknologi yang lebih efisien sehingga dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.
Dalam RUPTL 2017-2026, jika digabung, pembangkit listrik dari energi air, panas bumi dan EBT lainnya diharapkan bisa mencapai bauran energi 22,5 persen pada 2025, hal ini sejalan dengan target di Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Pembangkit batu bara pada 2025 ditargetkan 50 persen dari total energi primer, gas 26 persen dan BBM diharapkan hanya kurang dari 0,5 persen. Sementara, target pembangunan jumlah pembangkit listrik dalam RUPTL 2017-2026 adalah sebesar 125GW pada 2025.
"Baru akan dibangun pada 2021, kemungkinan bisa selesai pada 2024," kata Jonan di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, akhirnya pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat mencapai kesepakatan untuk memasukkan pembangunan HVDC pada Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026.
Direncanakan HVDC tersebut dapat mengirimkan 500 kV. Informasi dari Kementerian ESDM, melalui Keputusan Menteri ESDM (Kepmen ESDM) Nomor 1415 K/20/MEM/2017, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2017 - 2026 telah disahkan.
Solid Gold