Pemerintah mengakui pertumbuhan utang Indonesia relatif cepat | PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang
"Jadi pemerintah memang juga berusaha betul supaya jangan pembangunan infrastruktur mutlak perlu tapi jangan sampai membebani APBN terlalu besar," kata Menko Darmin.
"Kalau anda melihat sekarang banyak pembangunan, (infrastuktur) air minum, jalan tol dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), ya itu sebenarnya tujuannya supaya jangan terlalu membebani APBN," sambung Menko Darmin.
Peran swasta dalam pembiayaan pembangunan sangat besar mencapai 42 persen atau Rp 1.974 triliun.
Adapun sisanya yakni 33 persen atau sekitar Rp 1.551 triliun berasal dari pemerintah dan 25 persennya atau Rp 1.175 triliun berasal investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selama ini, bila belanja negara membengkak sedangkan pendapatan negara tidak bertambah, maka pilihan logis untuk menutup belanja tersebut yakni dengan berutang.
Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan infrastuktur Indonesia 2015-2019 mencapai Rp Rp 4.700 triliun.
Sejak tahun lalu (pemerintah) berupaya betul mengubah skema-skema pembiayaan (pembangunan)," ujar Menko Darmin di Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Perubahan skema pembangunan lebih menitikberatkan kepada peran swasta membiayai proyek pembangunan. Dengan cara itu, maka anggaran belanja pemerintah diharapkan tidak membengkak.
Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Darmin Nasution menuturkan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya agar biaya pembangunan tidak terus menerus tergantung kepada dana hasil utang.
Pemerintah mengakui pertumbuhan utang Indonesia relatif cepat. Hingga akhir April 2017, utang pemerintah mencapai Rp 3.667 triliun, naik Rp 201 triliun dibandingkan posisi Desember 2016.
Darmin Nilai Utang Pemerintah Rp 3.667 Triliun Masih Rendah | PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang
Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, utang Pemerintah Pusat bulan April 2017 secara neto meningkat sebesar Rp16,37 triliun berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 19,85 triliun dan berkurangnya pinjaman (neto) sebesar Rp 3,49 triliun. Adapun penambahan utang neto dalam empat bulan pertama tahun ini sebesar Rp156,25 triliun, berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp152,08 triliun dan pinjaman sebesar Rp4,17 Triliun.
Pembayaran kewajiban utang untuk April 2017, mencapai Rp 49,23 triliun. Kewajiban ini terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 38,46 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp 10,77 triliun.
Darmin juga memastikan pemerintah akan terus fokus mengembangkan skema pembiayaan di luar APBN untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga akan terus melakukan program deregulasi dan debirokratisasi untuk menarik investor baik dalam maupun luar negeri, menanamkan modalnya di Indonesia.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga April 2017 sebesar Rp3.667,41 triliun. Jumlah ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2.932,69 triliun atau sekitar 80 persen dari total utang, serta pinjaman sebesar Rp 734,71 triliun (20 persen).
Darmin menjelaskan pertumbuhan utang Indonesia yang berlangsung cukup cepat disebabkan oleh program pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Meski begitu, sejak tahun 2016 pemerintah sudah mengupayakan berbagai skema untuk mengurangi utang dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur ini, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Skema yang dinilai cukup berhasil adalah menarik investasi dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dari total proyek strategis pemerintah sebanyak 224 proyek, mayoritas pembiayaannya dilakukan oleh pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga, porsi APBN dan utang pun menjadi tidak terlalu signifikan. "Kalau tidak salah angkanya kira-kira 60 persen yang bukan dari APBN," ujar Darmin.
Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) utang Indonesia memang terus mengalami peningkatan. Pada 2014, porsi utang luar negeri pemerintah baru mencapai Rp 2.608,8 triliun atau 24,7 persen terhadap PDB. Kemudian naik menjadi Rp 3.165,13 triliun atau 27,4 persen terhadap PDB. Pada tahun lalu nilai utangnya tercatat Rp 3.511,16 triliun atau 28,3 persen terhadap PDB.
Dia juga mengatakan rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Beberapa negara, memiliki rasio utang di atas 100 persen nilai PDB negaranya. "Utang Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ini tidak termasuk yang tinggi," ujar Darmin saat ditemui di Museum Kebangkitan Indonesia, Jakarta, Selasa (30/5).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan bahwa pemerintah akan menjaga rasio utang tahun ini pada kisaran 27-29 persen terhadap PDB.
Utang luar negeri pemerintah bertambah Rp 156,25 triliun dalam empat bulan pertama tahun ini menjadi Rp 3.667,41 triliun. Meski jumlahnya sangat besar, pemerintah meyakini utang Indonesia masih aman dan dalam batas wajar. Rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rasio utang Indonesia hingga April tahun ini masih di bawah 30 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sementara Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur batas maksimal porsi utang sebesar 60 persen dari PDB. Artinya, rasio utang saat ini belum sampai setengah dari batas maksimal tersebut.
Jika dibandingkan Negara Lain, Utang Indonesia Masih Kecil | PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang
Naiknya utang pemerintah pusat tersebut berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 19,85 triliun, namun di saat yang sama terbayarnya utang yang jatuh tempo sebanyak Rp 3,49 triliun.
Secara keseluruhan, komposisi utang pemerintah itu berasal dari SBN mencapai Rp 2.932,69 triliun, dan utang berasal pinjaman bilateral dan multilateral sebesar Rp 734,71 triliun.
Tercatat, hingga akhir April 2017, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, total utang pemerintah mencapai Rp 3.667,41 triliun, atau meningkat sebesar Rp 16,37 triliun dibandingkan bulan sebelumnya di posisi Rp 3.649,75 triliun. Dan meningkat lagi dibanding Februari 2017 yang di angka Rp 3.589,12 triliun.
"Kalau anda melihat sekarang banyak pembangunan, air minum, jalan tol, ya itu sebenarnya tujuannya supaya jangan terlalu membebani APBN," paparnya.
Menurut Darmin, dana utang yang diperoleh pemerintah mayoritas dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, sehingga pendanaan tidak terlalu bergantung kepada APBN.
"Utang Indonesia kalau dibandingkan berbagai negara, utang Indonesia tidak termasuk tinggi, memang pertumbuhannya relatif cepat," ucap Darmin di Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Darmin menjelaskan, meskipun utang Indonesia bertumbuh cepat, namun secara rasio terhadap gros domestik bruto (GDP masih terbilang kecil dibandingkan negara-negara lainnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tidak memiliki kekhawatiran terhadap utang Indonesia yang mengalami pertumbuhan dengan cepat.
