Pengadilan Tipikor Jakarta | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Semarang
"Majelis sependapat pada jaksa dan pimpinan KPK bahwa terdakwa patut disematkan status sebagai justice collaborator, atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum," ujar hakim Sigit, di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta menyetujui penetapan mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, sebagai justice collaborator. Damayanti dinilai bertindak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
Anggota Fraksi PDI-P tersebut didakwa secara bersama-sama dengan anggota Komisi V lainnya, Budi Supriyanto, dan dua orang stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.
Hal tersebut dikatakan anggota Majelis Hakim Sigit Herman Binaji, saat membacakan putusan terhadap Damayanti di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/9/2016). Damayanti dinilai terbukti menerima suap Rp 8,1 miliar.
Keterangan Damayanti juga membuat terang mengenai adanya skenario oleh pihak-pihak tertentu di Komisi V DPR serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam rangka pengurusan persetujuan anggaran Kementerian PUPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai, Damayanti telah mengakui perbuatannya dan berterus-terang sehingga perkara hukum menjadi jelas.
Ia dianggap telah membuka perbuatan pihak lain yang terlibat, yakni pengusaha Abdul Khoir, dan dua staf Damayanti, yaitu Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.
"Dengan demikian, penetapan justice collaborator harus dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan," kata hakim Sigit. Damayanti dijatuhi hukuman pidana selama 4,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
Putusan tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa berupa hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Selain itu, keterangan Damayanti telah membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan tersangka lain, yakni anggota Komisi V DPR, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro, serta Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.
Damayanti terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Ia didakwa menerima suap sebesar Rp 8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.
Damayanti Divonis 4,5 Tahun Penjara | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Semarang
Damayanti Wisnu Putranti didakwa menerima suap sebesar Rp8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Selain itu, Majelis Hakim juga sependapat dengan jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Damayanti merupakan justice collabolator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
Mantan anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/9/2016).
Politisi PDI-P tersebut juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Damayanti Wisnu Putranti terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama sesuai dalam dakwaan alternatif pertama," ujar Ketua Majelis Hakim Sumpeno, di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Damayanti dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai perbuatan Damayanti tidak mendukung program pemerintah, serta merusak sistem demokrasi dan mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif menjadi tidak efektif.
Damayanti juga dinilai telah berkerja keras sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihannya. Amran menjanjikan kepada Damayanti bahwa setiap anggota DPR akan mendapat fee atau komisi sebesar 6 persen dari setiap program aspirasi.
Meski demikian, menurut Majelis, Damayanti berlaku sopan, mengakui kesalahan, belum pernah dihukum, dan berterus terang.
Anggota Fraksi PDI-P tersebut didakwa secara bersama-sama dengan anggota Komisi V lainnya, Budi Supriyanto, dan dua orang stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.
Menurut Jaksa, pemberian uang tersebut untuk menggerakkan agar Damayanti mengusulkan kegiatan pelebaran Jalan Tehoru-Laimu, dan menggerakkan agar Budi Supriyanto mengusulkan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu di Maluku.
Kedua proyek tersebut diusulkan menggunakan program aspirasi anggota Komisi V DPR, dan diharapkan dapat masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.
Adapun, proyek pembangunan jalan yang diusulkan Damayanti senilai Rp 41 miliar. Namun, karena melibatkan Julia dan Dessy untuk mengurus fee bagi Budi Supriyanto, akhirnya disepakati bahwa fee yang akan diterima seluruhnya berjumlah 8 persen.
Sementara, proyek yang diusulkan Budi senilai Rp 50 miliar. Usulan proyek tersebut diinisiasi oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.