Kelapa sawit masih menjadi komoditas primadona Indonesia | PT Solid Gold Berjangka Cabang Makassar
Ani mengatakan, Indonesia sebagai pemain besar harus bisa menjawab tantangan tersebut bahwa Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang sustainable secara lingkungan, menyejahterakan bukan hanya petani namun juga seluruh masyarakat.
Ketiga, lanjut Ani, sebagai Menteri Keuangan dirinya berharap industri kelapa sawit terutama pengusaha besar dan menengah taat membayar pajak. Dirinya berharap pelaku besar akan menyampaikan kepatuhan pajaknya berdasarkan jumlah lahan, produksi dan tidak melakukan praktik transfer pricing yang tidak adil bagi Indonesia.
Dengan tiga harapan tersebut, dia bilang akan mendukung industri dan pelaku dengan melihat kebijakan Kementerian Keuangan agar menjadi mandiri serta kompetitif.
"Jadi saya akan dukung seluruh kegiatan industri dari pertanian, pertumbuhan sampai ke pertumbuhan industri hulu dan hilir sehingga menciptakan nilai tambah," jelas Ani.
Keadilan berarti tidak boleh ada perusahaan yang sangat kaya raya, sementara petani tidak menikmati share yang cukup. Jadi kalau ada level yang sama-sama itu prinsip keadian sosial yang harusnya muncul di masing-masung korporasi atau di dalam design BPDP," kata Ani, Selasa 2 Mei 2017.
Kedua, dirinya berharap industri kelapa sawit Indonesia bisa membenahi persepsi luar negeri terkait penanaman sawit yang menciptakan gangguan pada lingkungan. Sebab, sekarang ini Parlemen Eropa mewajibkan rantai pasok berkelanjutan 100 persen.
Pertama, dirinya berharap agar industri kelapa sawit maupun perkebunan sawit menjadi kegiatan ekonomi yang bisa mewujudkan konsep masyarakat yang adil dan makmur serta menjunjung tinggi sustainability.
Sri Mulyani khawatir deflasi pangan memperbesar kesenjangan ekonomi | PT Solid Gold Berjangka Cabang Makassar
Kenaikan harga yang terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,12 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,93 persen. Kelompok sandang sebesar 0,49 persen," kata Suhariyanto.
Selain beberapa komponen tersebut, inflasi juga didukung oleh kenaikan kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen. Kemudian kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,03 persen. Lalu disusul oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen.
"Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Singaraja sebesar 1,08 persen dengan lHK sebesar 136,83 dan terendah terjadi di Jakarta dan Manado masing-masing sebesar 0,02 persen dengan lHK masing-masing sebesar 127,97 dan 128,77," ujar Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (2/5).
Inflasi April terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,13 persen.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi April 2017 sebesar 0,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 128,33. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-April) tercatat sebesar 1,28 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 4,17 persen.
Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto mengatakan, dari 82 kota IHK, 53 kota mengalami inflasi dan 29 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pangkalpinang sebesar 1,02 persen dengan IHK sebesar 136,08 dan terendah terjadi di Cilacap sebesar 0,01 persen dengan IHK 130,60.
Di lain hal, Ani, sapaan akrab Sri Mulyani juga mewaspadai deflasi yang berasal dari bahan pangan, terutama pada masyarakat perkotaan. Ini bisa saja memperlebar kesenjangan ekonomi di Indonesia.
"Jadi kalau ada deflasi yang berasal dari bahan makanan pangan terutama itu, di satu sisi baik untuk masyarakat perkotaan, berarti harga stabil," ungkapnya.
"Tapi mungkin kita juga harus waspada kalau dari sisi kesenjangan karena masyarakat petani, terutama petani petani yang mendapatkan harganya menjadi sangat rendah juga perlu untuk dijaga daya belinya," tambahnya.
"Ya saya rasa bagus, apa yang dihasilkan. Kita tetap menjaga inflasi sesuai dengan keinginan untuk tidak terlalu jauh dari tahun 2016 yang lalu," ujar Menkeu Sri di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/5).
Mantan Direktur pelaksana Bank Dunia (World Bank) tersebut mengakui menjaga inflasi menjadi tantangan bagi pemerintah. Ini diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut, inflasi April sebesar 0,09 persen masih tergolong baik. Pemerintah menurutnya akan terus menjaga angka tersebut tidak terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan sejak tahun 2016 silam.
Sri Mulyani Sempat Pinjam Dana BPDP Sawit untuk Tambal APBN 2016 | PT Solid Gold Berjangka Cabang Makassar
Jadi janji saya, mengeloala saya jauh lebih kredibel dan kami tidak pelu lagi melakukan tindakan tindakan meminjam dari BPDB," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun menjamin pinjaman dana BPDP sawit Rp 2 triliun tahun lalu bisa dipertanggungjawabkan.
"Dalam rangka pengelolaan APBN 2016 semuanya transparan dan sedang diaudit oleh BPK," tutup Sri Mulyani.
Kemarin Kementerian Keuangan terpaksa mengambil atau meminjam uangnya dan kita akan segera kembalikan. Nanti kita usulkan di 2017 supaya cepat," tutur Sri Mulyani, dalam Peluncuran Buku BPDP Kelapa Sawit, Peluncuran Program Replanting dan Skema Insentif BioDiesel baru di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Ia pun berharap, APBN ke depan menjadi instrumen yang lebih kredibel. Sehingga, kejadian tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui pernah meminjam dana pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit di 2016 lalu, untuk menambal APBN. Sekitar Rp 2 triliun dana pungutan BPDP sawit dipinjam sebentar untuk mengamankan anggaran negara.
Pinjaman sebesar Rp 2 triliun pada 2016 silam, rencananya dikembalikan ke BPDP sawit dalam tahun buku 2017 ini.