Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan hibah berupa fasilitas pelayanan lalu lintas kapal | PT Solid Gold Berjangka Cabang Semarang
Alat ini nantinya dapat mengakomodir 13.000 kapal dari Jepang yang melewati Selat Malaka dan Selat Singapura. Saya berharap dengan kerja sama ini dapat memperkuat kerja sama lain antara Jepang-Indonesia," pungkas dia.
Sementara itu, Duta Besar Jepang Untuk Indonesia, Masafumi Ishii menambahkan, tidak hanya fasilitas pemerintah juga mengirimkan ahli untuk memberikan pelatihan penggunaan alat VTS kepada pegawai Kemenhub.
Pembangunan VTS ini terbagi dalam dua fase, yakni fase I pengadaan peralatan, pembangunan VTS Center di Batam, sedangkan untuk fase II meliputi pembangunan VTS Sensor Stations di Tanjun Medang dan Tanjung Parit, Repeater Stations di Tanjung Sair, Simpang Ayam dan Selincing, dan VTS Sub Center di Dumai.
"Saya berharap bantuan ini dapat mempererat hubungan Indonesia dengan Jepang. Dan selalu meningkatkan kerja sama di bidang lain," kata dia.
Budi Karya menuturkan, fasilitas tersebut ada berkat kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dalam membangun VTS sejak tahun 2006 hingga rampung pada 2016 dengan nilai proyek sebesar Rp 170 milar atau 1,43 milar yen.
"Saya mengapresiasi yang luar biasa dari Pemerintah Jepang. Secara resmi fasilitas VTS ini akan dioperasikan oleh Direktorat Kenavigasian. VTS ini juga jadi pilar utama bagi Indonesia dalam melakukan pengawasan keamanan dan kenyamanan di jalur utama Selat Malaka dan Singapura," ujar Budi Karya di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Senin (5/6/2017).
Saat ini, kata dia, lebih dari 90.000 kapal dari berbagai dunia melewati kedua Selat tersebut.
VTS yang diberikan Jepang berada di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan adanya VTS tersebut dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan hibah berupa fasilitas pelayanan lalu lintas kapal atau Vessel Traffic Service (VTS) dari Pemerintah Jepang melalui Japan Internasional Cooperation Agency (JICA).
Jepang hibahkan VTS Fase II senilai ¥1,43 miliar | PT Solid Gold Berjangka Cabang Semarang
Hal itulah yang kemudian mendasari Pemerintah Indonesia untuk menerima dana bantuan hibah dari Pemerintah Jepang sebagai salah satu pengguna/user States Selat Malaka dan Selat Singapura, pada bulan Maret 2006 guna membangun VTS System untuk pengadaan peralatan dan pembangunan VTS Center serta fasilitasnya. Proyek Fase I dengan membangun VTS Center di Batam yang telah diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2010 yang lalu.
Selanjutnya, Pemerintah Jepang melanjutkan proyek tersebut dengan Proyek Fase II yang dimulai pada Bulan Oktober 2010 dan telah rampung pada tanggal 10 Juni 2016 lalu.
Dengan selesainya proyek VTS Fase II ini tentunya jangkauan menjadi lebih luas mencakup seluruh wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sepanjang 550 mil laut mulai dari Horsburg sampai dengan Tanjung Medang.
Kondisi perairan yang sempit dan dangkal, ditambah dengan padatnya lalu lintas kapal, baik kapal penumpang, kapal cargo, ataupun kapal ikan yang menyeberangi jalur tersebut setiap harinya menimbulkan risiko bencana yang besar sehingga diperlukan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah tersebut,” jelas Tonny.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menambahkan, Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu kawasan laut Indonesia yang paling penting di Asia Tenggara. Jalur Laut sepanjang 550 mil laut ini termasuk salah satu jalur paling sibuk sebagai jalur perdagangan internasional yang menunjang perekonomian dunia. Lebih dari 90.000 kapal dari berbagai negara melewati Selat ini setiap tahunnya.
Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang terus konsisten meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui bantuan berupa pembangunan VTS,” ujar Budi, Senin (5/6).
Budi mengatakan, kegiatan proyek fase II ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh user state dan pengguna jasa transportasi laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Pemerintah Jepang memberikan bantuan untuk proyek Vessel Traffic Systems (VTS) Fase II di Selat Malaka dan Selat Singapura. Ini bertujuan meningkatan keselamatan pelayaran di selat Malaka dan selat Singapura. Bantuan hibah yang diberikan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) mencapai ¥1,43 miliar.
Jepang hibahkan sistem lalu lintas laut Rp 172 M ke RI | PT Solid Gold Berjangka Cabang Semarang
Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah memiliki 21 VTS yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu di Belawan, Teluk Bayur, Batam, Panjang, Palembang, Merak, Jakarta, Semarang, Surabaya, Benoa/Lombok Straits, Lembar, Pontianak, Batu Licin, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Bitung, Sorong, Bintuni, dan Dumai yang mempunyai fungsi untuk menyediakan bantuan kepada industri pelayaran dalam perairan yang sibuk dan mempunyai tingkat risiko yang tinggi.
"Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan layanan VTS tersebut secara penuh dan langsung setelah serah terima dimaksud agar pengawasan kapal di selat malaka dapat dilakukan sehingga meningkatnya keselamatan pelayaran," katanya.
Dengan selesainya Proyek VTS Fase II itu, jangkauan menjadi lebih luas mencakup seluruh wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sepanjang 550 mil laut mulai dari Horsburg sampai dengan Tanjung Medang.
Tonny menyebutkan bahwa proyek Fase II ini meliputi pembangunan fisik berupa VTS Sensor Stations di Tanjung Medang dan Tanjung Parit, Repeater Stations di Tanjung Sair, Simpang Ayam dan Selincing serta VTS Sub Center di Dumai berikut pembangunan fasilitasnya seperti VTS Sub Center di Dumai, pembangunan peralatan di Tanjung Medang, Pembangunan Generator di Tanjung Medang dan Dumai serta Steel Tower untuk Radar dan Communication Device di Tanjung Medang, Tanjung Sair, Tanjung Parit dan Simpang Ayam.
Hal tersebutlah yang kemudian mendasari Pemerintah Indonesia untuk menerima dana bantuan hibah dari Pemerintah Jepang sebagai salah satu pengguna (user state) Selat Malaka dan Selat Singapura, pada bulan Maret 2006 guna membangun sistem layanan lalu lintas kapal atau Vessel Traffic Services (VTS) untuk pengadaan peralatan dan pembangunan VTS Center serta fasilitasnya dengan membangun VTS Center di Batam (Proyek Fase I) yang telah diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2010.
Selanjutnya, Pemerintah Jepang melanjutkan proyek tersebut dengan Proyek Fase II yang dimulai pada Oktober 2010 dan telah rampung pada tanggal 10 Juni 2016.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono menambahkan Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu kawasan laut Indonesia yang paling penting di Asia Tenggara. Jalur Laut sepanjang 550 mil laut tersebut termasuk salah satu jalur paling sibuk sebagai jalur perdagangan internasional yang menunjang perekonomian dunia.
Lebih dari 90.000 kapal dari berbagai negara dan sedikitnya 14.000 kapal dari Jepang melewati Selat tersebut setiap tahunnya.
"Kondisi perairan yang sempit dan dangkal, ditambah dengan padatnya lalu lintas kapal, baik kapal penumpang, kapal kargo ataupun kapal ikan yang menyeberangi jalur tersebut setiap harinya menimbulkan risiko bencana yang besar, sehingga diperlukan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah tersebut," jelas Tony.
Dia menyebutkan saat ini 20 personel dari Dumai dan dua dari Batam telah terakreditasi sebagai tenaga operasional VTS sesuai dengan standar Otoritas Asosiasi Internasional Bantuan Maritim untuk Navigasi Mercusuar (IALA).
"Dengan proyek ini sebagai permulaannya, kami berharap agar Indonesia dan Jepang dapat menciptakan hubungan kerja sama lainnya untuk menciptakan keamanan untuk industri penerbangan dan kereta api," tegasnya.
Ishii menjelaskan kerja sama tersebut telah ditandatangai pada 7 November 2008 untuk Fase I dan 22 Juni 2008 untuk Fase II. Kemudian, pembangunan Tahap I dimulai pada 15 Desember 2009 dan selesai pada 31 Maret 2011, sementara itu untuk Fase II dimuai pada 28 Maret 2014 dan selesai 10 Juni 2016.
"Fasilitas tahap pertama masih dioperasikan secara baik karena kami bukan memberikan fasiltas saja, melainkan juga tenaga ahli," jelasnya.
Dalam kesempatan sama, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii mengatakan kerja sama tersebut untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Singapura. Sebab, selat tersebut memiliki tingkat risiko kecelakaan kapal yang sangat tinggi karena selatnya sangat sempit dan memiliki dasar laut yang dangkal.
"Kerja sama di bidang VTS antara Indonesia dengan Jepang memiliki sejarah yang lama dan saat ini merupakan sistem VTS tahap kedua," kata Ishii.
"Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang terus konsisten meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui bantuan Hibah berupa pembangunan VTS," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip Antara, Senin (5/6).
Pemerintah Jepang menghibahkan bantuan peningkatan sistem lalu lintas kapal (VTS) Fase II di Selat Malaka dan Selat Singapura senilai 1,43 miliar yen atau setara Rp 172,4 miliar kepada pemerintah. Kegiatan proyek fase II itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura.
