Posted by PT Solid Gold Berjangka News on Kamis, 08 September 2016
Menteri Luar Negeri Retno | PT. Solid Gold Berjangka Pusat
"Nanti akan dikasih tahu detail lokasinya karena terbuka untuk media," kata Kepala Biro Pers Istana Kepresidenan Bey Machmudin saat dihubungi, Kamis (8/9/2016).
Malam harinya, pukul 18.30 WIB di Istana Negara, pertemuan dengan Duterte dilanjutkan dengan jamuan makan malam.
Presiden Joko Widodo pada Jumat (9/9/2016) siang ini akan mengajak Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk blusukan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Ada kebiasaan di negara-negara ASEAN, pada saat ada presiden baru dilantik, biasanya berkunjung ke negara-negara ASEAN," kata Menteri Luar Negeri Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Diharapkan akan ada jalan keluar dalam hal keamanan bagi WNI yang akan melintasi perairan Sulu, Filipina. Berdasarkan agenda dari Biro Pers Istana Kepresidenan, blusukan akan dilakukan pukul 14.00 WIB.
Selepas blusukan di Tanah Abang, Jokowi dan Duterte baru akan melakukan pertemuan bilateral resmi di Istana Negara, Jakarta, pukul 16.00 WIB.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sebelumnya mengatakan bahwa kunjungan Duterte ini dalam rangka memperkenalkan diri usai ia terpilih sebagai Presiden Filipina pada Juni 2016 lalu.
Retno memastikan, kunjungan Duterte tersebut akan dimanfaatkan Pemerintah RI untuk menyinggung soal isu penculikan warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata asal Filipina, Abu Sayyaf.
"Saya kira pasti bahwa isu mengenai masalah sandera dan pengamanan laut di perairan Sulu dan sekitarnya akan dibahas," kata Retno.
penculikan sudah beberapa kali terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Perangi Narkoba, Jokowi Patut Tiru Filipina | PT. Solid Gold Berjangka Pusat
"Ketegasan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam mempertahankan kebijakan tembak mati penjahat narkoba patut ditiru Presiden Joko Widodo. Karena ini menyangkut masa depan anak bangsa dan masa depan Indonesia," katanya kepada redaksi di Jakarta, Jumat (9/9).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta dapat meniru ketegasan pemerintah Filipina dalam upaya pemberantasan narkotika dan obat-obatan di Indonesia. Pasalnya, peredaran narkoba makin mengkhawatirkan dan sulit diatasi.
Menurut Nasir, persoalan hak asasi manusia 250 juta penduduk Indonesia harus lebih diutamakan dibanding hak asasi manusia para pembuat dan pengedar narkoba. Hal itu yang dilakukan Presiden Duterte dalam menghukum pelaku narkoba sehingga tidak menggubris teguran dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sekalipun.
Diketahui, sejak 1 Juli 2016 atau satu hari setelah Presiden Rodrigo Duterte dilantik hingga 4 September total sebanyak 1.011 terduga pengedar dan pengguna narkoba tewas ditembak selama operasi pemberantasan narkoba.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil | PT. Solid Gold Berjangka Pusat
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menginginkan pemerintah dapat meniru sikap tegas dalam pemberantasan narkoba seperti yang ditunjukkan Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte.
"Patut disadari, masih maraknya peredaran narkoba selama ini selain karena lemahnya undang-undang juga karena lembeknya kepemimpinan dalam membuat kebijakan," bebernya.
"Karena bagi Duterte, masyarakat Filipina lebih dari segalanya," ujarnya.
Selain itu, Nasir menilai langkah tegas pemerintah Filipina dalam memerangi narkoba sangat efektif. Terlihat dari sejumlah laporan media massa negara itu yang menyebutkan lebih dari 500 ribu orang telah menyerahkan diri ke polisi dan berjanji berhenti memakai narkoba.