Peluncuran resmi Kartin1 ditargetkan pada Juli 2017 | PT Solid Gold Berjangka
Namun khusus di Ditjen Pajak, Kartin1 bisa digunakan untuk akses layanan online pajak, laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di kios pajak, termasuk skenario insentif pajak.
Konsep Kartin1 sama persis dengan konsep awal e-KTP yakni satu kartu untuk berbagai identitas. Namun setelah proyek berjalan, e-KTP tidak bisa dimasukan data identitas lainnya lantaran kapasitas datanya kecil.
Sementara Kartin1 akan dibuat dengan kapasitas yang cukup sehingga banyak data identitas dari berbagai instansi dimasukan ke dalamnya. Dengan begitu, dompet tidak perlu dipenuhi banyak kartu identitas lagi, cukup membawa Kartin1.
Namun untuk mendapatkan Kartin1, masyakarat masih harus menunggu. Sebab Ditjen Pajak menargetkan kartu multi identitas itu akan resmi diluncurkan pada Juli 2017 nanti.
Ditjen Pajak belum bisa bicara panjang lebar terkait manfaat Kartin1 selain sebagai kartu multi identitas dari berbagai instansi. Sebab Ditjen Pajak masih menunggu bank atau instansi yang bergabung dengan program tersebut.
Ditjen Pajak akan membuat website dan aplikasi mobile sehingga pemilik Kartin1 bisa memasukan data pribadi dari instansi lain secara mandiri. Namun perlu dicatat, instansi tersebut harus bergabung ke dalam program Kartin1.
Hingga saat ini sejumlah bank dan perusahaan BUMN sudah minat bergabung dengan program Kartin1. Semakin banyak perusahaan atau instansi yang bergabung, maka Kartin1 akan semakin multifungsi.
Namun masyakarat harus bersabar menunggu peluncuran resmi kartu tersebut dan instansi mana saja yang bergabung.
Seperti konsep awalnya, Kartin1 adalah kartu multifungsi yang bisa diisi data identitas dari berbagai instansi. Namun pemegang kartu harus memasukan data identitas dari berbagai instansi tersebut.
Caranya, tinggal datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta petugas memasukan data instansi lain yang sudah bergabung dalam program tersebut. Namun cara ini adalah tahapan awal.
Menurut Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak, Iwan Djuniardi, sejumlah bank sudah menyatakan akan ikut program tersebut. Rencananya, peluncuran awal prototipe Kartin1 akan dilakukan pada Jumat (31/3/2017).
Dalam peluncuran itu, Ditjen Pajak rencananya menggandeng salah satu bank BUMN. Peluncuran resmi Kartin1 ditargetkan pada Juli 2017. Lantaran program Kartin1 tidak dibiayai pemerintah, masyakarat bisa dikenakan biaya untuk memiliki kartu tersebut.
Namun pada tahap selanjutnya, Kartin1 akan diupayakan dijual di minimarket sehingga masyakarat dengan mudah mendapatkan kartu tersebut.
Pada tahap awal, masyarakat bisa mendapatkan Kartin1 melalui perusahaan atau instansi yang akan bergabung dengan program tersebut. Sebab Ditjen Pajak tidak menyediakan kartu Kartin1 namun hanya menyediakan aplikasi untuk mempermudah layanan kartu tersebut.
Nah, dalam waktu dekat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengenalkan Kartu Indonesia Satu (Kartin1), kartu pintar multifungsi yang bisa menjadi NPWP, KTP, kartu kredit, SIM, bahkan Kartu BPJS sekalipun.
Pernah merasa risih isi dompet justru dipenuhi banyak kartu-kartu? Tetapi bagaimana bila ada satu kartu yang bisa berfungsi sebagai NPWP sekaligus kartu kredit, e-KTP, SIM bahkan kartu BPJS? Tertarik?
Pemerintah akan Luncurkan Prototipe Kartu Indonesia Satu Kartin1 | PT Solid Gold Berjangka
"Kegunaannya itu agar masyarakat punya identitas di satu kartu, daripada bawa 7 kartu kan mendingan bawa 1 kartu itu, minimal kalau untuk NPWP dan NIK itu sudah dipakai oleh pajak. Tetapi kita buka juga identitas lain, siapa tahu nih polisi mau ikutan, BPJS mau ikutan, imigrasi mau, sehingga masyarakat dengan kartu kartin1 bisa dapat layanan macam-macam," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku belum tahu detail soal rencana penerbitan Kartin1. Menurutnya, dalam perencanaannya pemerintah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk pihak pengusaha yang selama ini lebih banyak berurusan dengan NPWP, keperluan imigrasi, dan perbankan.
"Saya belum ngikutin detailnya deh. Coba tanya juga ke pengusaha deh," ujar Darmin.
Kartin1 merupakan platform kartu multifungsi yang menggabungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga e-money yang terintegrasi dengan dana perbankan. Namun untuk tahap awal, Kartin1 baru akan memfasilitasi NPWP dan KTP elektronik.
"Besok akan didemokan lah. Mungkin Pak Dirjen sendiri yang akan coba. Besok pembuatan gimana akan kita demokan," kata Iwan, di Jakarta, Kamis (30/3).
Iwan mengatakan, Kartin1 memang didesain untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi. Ditjen Pajak sendiri, kata dia, sudah melakukan pengembangan Kartin1 sejak setahun belakangan. Menurutnya, meski satu kartu bisa memfasilitasi berbagai jenis platform, tingkat keamanannya tetap terjamin.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan meluncurkan prototipe Kartu Indonesia Satu (Kartin1) pada Jumat (30/3) ini. Direktur Transformasi dan Informasi Ditjen Pajak Kemenkeu Iwan Djuniardi menjelaskan, peluncuran besok berbarengan dengan penutupan program amnesti pajak.
Menanti Kartu Indonesia Satu | PT Solid Gold Berjangka
Salah satu yang paling krusial, yakni dengan adanya kartu tersebut, pemerintah akan dapat lebih mudah menyalurkan subsidi atau insentif langsung kepada individu. Sehingga, penyaluran subsidi akan jauh lebih efisien.
“Caranya, dalam kartu tersebut ditandai apakah itu layak disubsidi atau tidak,” ujarnya.
Meski demikian Iwan menyatakan untuk mewujudkan Kartu Indonesia Satu sebagai identitas tunggal belum akan dapat terealisasi dalam waktu dekat, karena membutuhkan dana yang sangat mahal.
Kartin1 saat ini hanya sebagai penampung data elektronik wajib pajak, dan tidak dipergunakan untuk memantau setiap transaksi yang dilakukan pemilik kartu.
"Kalau kita kan enggak punya identitas tunggal kalau dipaksakan terlalu mahal," ujarnya.
Kegunaan itu agar masyarakat punya identitas di satu kartu, daripada bawa tujuh kartu kan mendingan bawa satu kartu. Nanti bisa memuat beragam identitas dengan keamanan yang tinggi," kata Iwan di Jakarta, Rabu 29 Maret 2017.
Iwan mengatakan, uji coba perdana (pilot project) Kartin1 rencananya baru akan dilaksanakan pada Juni 2017 mendatang. DJP bersama para pemangku kepentingan terkait, kata dia, masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan sarana dan pra sarana kartu tersebut.
Ia menjelaskan, ada beberapa tujuan yang dijadikan landasan utama otoritas pajak dari penerbitan kartu multifungsi tersebut. Misalnya, seperti memudahkan masyarakat mengakses layanan publik, serta membangun data e-government yang terintegrasi.
“Dengan kartu multifungsi, masyarakat tidak lagi perlu kartu terlalu banyak. Selain itu, lambat laun pun ini akan merealisasikan identitas tunggal, karena nanti NIK (nomor induk kependudukan) ada di situ semua,” katanya.
Ke depan otoritas pajak ingin Kartin1 nantinya akan dapat digunakan untuk pembayaran klaim BPJS, membayar transaksi finansial di merchant, alat pembayaran transportasi, penyimpanan data BPJS Kesehatan.
Termasuk, pemanfaatan terkait keimigrasian, hingga penyaluran subsidi kepada masyarakat.
Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Kartu multifungsi tersebut juga bisa dijadikan bukti pemenuhan kewajiban perpajakan atau tax clearance bagi para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.
Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak, Iwan Djunard, mengungkapkan, prototipe aplikasi dari Kartu Indonesia Satu baru akan rampung bulan ini.
Berdasarkan rancangan, kartu ini merupakan kartu pajak multifungsi yang dikeluarkan sebagai kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang terhubung dengan sejumlah layanan lainnya. Kartin1 akan menjadi kartu identitas baru bagi masyarakat yang menghubungkan fungsi NPWP, kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, surat izin mengemudi, kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), surat tanda nomor Kendaraan, passpor, hingga kartu debit e-money.
"Nanti kalian lihat hari Jumat. Kita sekalian lauching dan prototipenya," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugeastiadi, di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Otoritas pajak telah mengundang instansi lainnya seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, imigrasi, sampai dengan penerbit kartu transaksi keuangan seperti e-money, e-toll, sampai dengan kartu kredit untuk mewujudkan Kartin1. Namun sampai saat ini, hanya identitas KTP yang akan terintegrasi dengan kartu NPWP smart card (kartu pintar) ini.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, akan meluncurkan Kartu Indonesia Satu atau yang disingkat Kartin1 pada Jumat ini, 31 Maret 2017. Kartu multifungsi ini merupakan ambisi pemerintah untuk mewujudkan rencana penerapan identitas tunggal atau single identity number yang selama ini hanya menjadi wacana semata.