PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah untuk melakukan percepatan infrastruktur | PT Solid Gold Berjangka Cabang Jakarta
Gigih menambahkan, untuk melaksanakan program BBM satu harga, Pertamina merencanakan pembangunan lembaga penyalur secara bertahap dalam tiga tahun, sebanyak 150 lembaga penyalur.
"Untuk BBM ada ada 150 titik badan usaha yang akan dibangun," tambahnya.
Meski tidak menyebutkan daerahnya secara rinci, namun hingga kuartal pertama ini, perseroan telah membangun 10 lembaga penyalur di berbagai titik di pelosok tanah air.
"Kuartal satu ini sudah 10, memang tidak bisa ditargetkan berapa-berapanya, karena lagi-lagi tergantung infrastruktur," pungkas Gigih.
Menurut Gigih, Pertamina membutuhkan dukungan pemerintah daerah (Pemda) untuk menerapkan BBM satu harga, dengan membangun infrastruktur yang bisa menunjang pengiriman BBM, seperti jalan, jembatan maupun dermaga pelabuhan.
"Infrastruktur tolong didukung oleh pemerintah daerah, karena jika suatu daerah energinya tercukupi, maka perekonomian daerah itu akan maju," tutur Gigih.
Guna menyukseskan program bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga, PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah untuk melakukan percepatan infrastruktur penunjang agar pendistribusian BBM bisa dilakukan secara merata.
Karena untuk menyalurkan BBM bersubsidi ke seluruh pelosok tanah air, agar harganya sama dengan yang ditetapkan pemerintah, Pertamina kerap mengalami kendala akses infrastruktur.
"Untuk menjalankan program BBM satu harga banyak tantangannya, terutama infrastruktur," kata Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Gigih Wahyu Hari Irianto di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Terhambat Infrastruktur, BBM Satu Harga Baru Berlaku di 10 Daerah | PT Solid Gold Berjangka Cabang Jakarta
Jumlah ini akan terus bertambah hingga 150 wilayah. Setelah menerapkan di 54 wilayah tahun ini, Pertamina menargetkan implementasi BBM satu harga sebanyak 50 lokasi dengan fokus di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas tahun depan. Terakhir, pada 2019, Pertamina menargetkan implementasi di 46 titik, di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut cukup sulit.
Keempat, SPBU mini, ciri-cirinya dispenser yang dipakai maksimal dua unit dengan melayani penjualan BBM sekitar 100-300 kl per hari.
Sementara 10 daerah yang sudah menerapkan kebijakan BBM satu harga adalah Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumbar. Ketiga, Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Keempat, Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Kelima, Tanjung Pengamus, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keenam, Waingapu, Kabupaten Suba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketujuh, Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedelapan, Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Kesembilan, Kecamatan Long Apari. Kabupaten Mahakam Hulu, Provinsi Kalimantan Timur. Ke-10, Halmahera di Maluku Utara.
Nantinya ada empat jenis lembaga penyalur yang bisa dibangun di daerah-daerah lokasi BBM satu harga, seusai karakteristik dari lokasi. Pertama, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang setidaknya melayani kebutuhan BBM sekitar 40-80 kiloliter (kl) per hari.
Kedua, APMS tangki khusus menggunakan mesin pompa dengan perkiraan penjualan sebesar 40-200 kl. Ketiga, SPBU modular, SPBU ini lebih kecil dari SPBU pada umumnya sebab hanya melayani sekitar 40-200 kl per hari.
Tidak hanya di dua wilayah tersebut, bahkan kendala infrastruktur juga terjadi salah satu pulau di Kepulauan Seribu yang termasuk salah satu Kabupaten di Ibukota Jakarta. ''Di pulau itu belum ada infrastruktur yang siap, misalnya dermaga tidak punya,'' kata Gigih.
Pertamina berharap pemerintah daerah menyediakan infrastruktur penunjang seperti dermaga atau landasan pacu. Tujuannya memudahkan penerapan kebijakan BBM satu harga. Apalagi kebijakan ini dipercaya bisa memberikan efek berantai bagi perekonomian daerah.
Namun, pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan Pertamina dalam pengawasan kebijakan BBM satu harga. Dengan begitu, harganya tetap stabil.
Di satu sisi, infrastruktur di daerah tersebut juga belum memadai untuk mendaratkan pesawat bermuatan BBM. ''Yang penting dalam program satu harga ini infrastrukturnya, supaya menunjang pengiriman produk kami ke sana,'' kata dia di Jakarta, Selasa (4/4).
Karena keterbatasan infrastruktur, Pertamina juga harus mengeluarkan dana sekitar Rp 800 miliar per tahun untuk mengirimkan BBM ke dua kawasan itu menggunakan pesawat terbang khusus. Sementara biaya distribusi untuk target 54 wilayah menjadi BBM satu harga pada tahun ini mencapai Rp 5 triliun per tahun.
PT Pertamina (Persero) telah menjalankan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang merupakan program pemerintah. Namun, hingga kini, harga BB< seragam itu baru berlaku di 10 wilayah, yang masih jauh di bawah target tahun ini sebanyak 54 wilayah.
Senior Vice President Fuel Marketing Distribution Gigih Wahyu Hari Irianto mengatakan, salah satu kendala dalam menjalankan kebijakan itu adalah minimnya infrastruktur di beberapa daerah. Misalnya di Papua dan Krayan, Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Malaysia. Untuk menyalurkan BBM di dua wilayah tersebut perlu pesawat terbang khusus.
Konsumsi Premium Nasional Turun Jadi 44% di Maret 2017 | PT Solid Gold Berjangka Cabang Jakarta
Ia mengklaim kebanyakan konsumen premium beralih ke pertalite dan pertamax dengan persentase 38 persen dan 14 persen. "Yang pindah ke premium pada awal peluncuran pertalite itu premium 85 persen, dan 38 persen pindah ke pertalite, serta 14 persen ke pertamax. Ini konsumen yang sudah paham kualitas," jelas Afandi.
Lebih lanjut, Afandi menambahkan, perpindahan jumlah konsumen dari premium terjadi sangat besar di Pulau Jawa. Hal itu disebabkan sebagian besar kendaraan yang ada minimal harus menggunakan RON 90.
"Intinya perpindahan terbesar ini di Jawa. Di Jawa itu sudah posisi tinggal 30 persen. Karena apa? Masyarakat sudah lebih sadar. Yang masih bergantung dengan premium atau dominan konsumsi premium itu Kalimantan dan timur Indonesia," tutup Afandi.
Afandi menjelaskan, sebelum ada pertalite, pangsa pasar BBM dengan RON 88 itu mencapai sebanyak 85 persen dari total pangsa pasar di seluruh produk BBM yang dikeluarkan Pertamina. Namun?, karena kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas lebih baik meningkat maka premium mulai ditinggalkan.
Begitu kita luncurkan pertalite banyak yang sudah pindah dari premium ke pertalite. Pangsa pasar premium tinggal 44 persen di Maret 2017," kata Afandi, di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa 4 April 2017.
Masyarakat Indonesia semakin mengetahui mana Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih? berkualitas. Hal tersebut terlihat dari penurunan konsumsi BBM jenis premium nasional. Adapun BBM dengan oktan lebih tinggi bisa memberikan efek positif terhadap pembakaran mesin.
Vice President Fuel Marketing Pertamina Afandi mengatakan, penurunan konsumsi premium mulai terjadi ketika Pertamina mengeluarkan varian BBM baru yaitu pertalite dengan Research Octane Number (RON) 90. Saat itu pangsa pasar premium mengalami penurunan. Sampai dengan akhir Maret, pangsa pasar premium terus tergerus menjadi sebesar 44 persen.
Solid Gold