(LMAN) meluncurkan skema pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN) | PT Solid Gold Berjangka Pusat
Kemudian satu pelabuhan dan tiga infrastruktur perkeretaapian dengan nilai anggaran Rp 4,33 triliun dan sebesar Rp 2,37 triliun untuk membangun 24 infrastruktur bendungan.
Terkait banyaknya alokasi investasi yang diperoleh LMAN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta LMAN agar tetap akuntabel menggunakan alokasi investasi tersebut.
"Saya harap Badan Layanan Umum (BLU) LMAN tidak hanya akuntabel belanjakan uangnya, tetapi juga punya ambisi belanja, efektivitas, dan efisiensi," papar dia dalam kesempatan yang sama.
Tak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga meminta agar LMAN menghindari segala perilaku korupsi dan inefisiensi lantaran alokasi investasi tersebut merupakan kumpulan rupiah per rupiah dari pajak yang harus dikembalikan ke rakyat, bukan ke kantong-kantong para birokrat.
"Intensitas skema land funding 2016 itu sebesar Rp 13,1 triliun untuk 28 jalan tol dengan luas tanah yang terealiasi 20 juta meter persegi," kata Direktur LMAN Rahayu Puspasari, di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (4/3/2017).
Di sisi lain, LMAN juga telah mendapatkan alokasi investasi sebesar Rp 20 triliun tahun ini yang didapatkan dari APBN 2017 untuk 50 infrastruktur.
Dengan alokasi tersebut, LMAN menargetkan pembangunan 22 infrastruktur jalan tol dengan nilai mencapai Rp 13,28 triliun.
Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) meluncurkan skema pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN).
Selain itu, LMAN juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan 23 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) guna mengembalikan pembayaran pengadaan tanah yang ditalangi oleh BUJT terlebih dahulu selama periode 2015-2016.
Alokasi investasi LMAN untuk penggantian pendanaan pengadaan tanah BUJT tersebut adalah sebesar Rp 16 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Pendanaan Pengadaan Tanah PSN: LMAN, BPJT, KemenPUPR & 23 BUJT Teken MoU | PT Solid Gold Berjangka Pusat
Adapun, dalam melakukan pendanaan pengadaan tanah terbagi dalam dua skema yakni pembayaran langsung dan pembayaran tidak langsung. Dalam skema langsung, lanjut Rahayu, LMAN akan menyalurkan pendanaan pengadaan tanah kepada pihak penerima ganti rugi.
Sementara, skema pembayaran tidak langsung dibagi kembali menjadi dua skema lebih detail yakni merujuk pada sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Presiden No.102/2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka PSN.
Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan tujuan dari penandatanganan nota kesepahaman tersebut a.l. pertama, untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).
Kedua, pengembalian pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi dana pengadaan tanah tahun anggaran 2016 atas dana yang dibayarkan terlebih dahulu oleh badan usaha berdasarkan pada perjanjian pengusahaan jalan tol beserta amandemennya.
Selain meluncurkan skema pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa instansi.
Nota kesepahaman itu ditandatangani bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta 23 perusahaan badan usaha jalan tol (BUJT) di hotel Kempinski Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Bebaskan Tanah Proyek Jalan Tol, Rp20 Triliun Siap Cair | PT Solid Gold Berjangka Pusat
Agar pendanaan pengadaan tanah berjalan efektif, mantan Gubernur Bank Indonesia itu menggaris bawahi, bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan.
Misalnya, seperti peningkatan kualitas perencanaan untuk mengurangi deviasi antara perencanaan dan kebutuhan riil.
Kemudian, mengurangi terjadinya potensi eskalasi kebutuhan dana, sampai dengan melakukan tata kelola yang baik dan berkoordinasi dengan Komite Penyediaan Percepatan Infrastruktur dalam proses perencanaan dan prioritas proyek strategis nasional.
“Komitmen pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan kita semua. Dengan dukungan seluruh pihak, pengadaan tanah bisa diselesaikan sesuai target,” katanya.
“Pemerintah mengembalikan Rp20 triliun untuk BLU (Badan Layanan Umum) LMAN. Dengan dana itu, semoga proyek strategis nasional yang sedang terlambat karena pengadaan tanah, bisa diselesaikan sesuai target,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta.
Skema pengadaan tanah terbagi dua, yaitu skema pembayaran langsung dan tidak langsung. Dalam skema langsung, LMAN akan menyalurkan pendanaan pendanaan pengadaan tanah kepada pihak penerima ganti rugi. Sementara itu, skema tidak langsung, yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2016.
Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara, atau LMAN, pada hari ini, Selasa 4 April 2017, menandatangani nota kesepahaman bersama Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta 23 perusahaan Badan Usaha Jalan Tol.
Penandatanganan perjanjian itu, merupakan upaya memenuhi kewajiban pemerintah dalam pendanaan pengadaan tanah untuk pelaksanaan proyek strategis nasional, serta pengembalian pembayaran oleh pemerintah, atas dana yang dibayarkan terlebih dahulu oleh badan usaha.
Solid Gold Berjangka