Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibu kota | PT Solid Gold Berjangka
Kajian lainnya, Bambang menambahkan, menyangkut potensi pindahnya ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sementara Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia.
"Yang dikaji kemungkinan pindahnya ibu kota pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota pusat perekonomian," ujarnya.
Bambang mengungkapkan, Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibu kota karena pasti menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kajian termasuk skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN," papar dia.
Bambang menuturkan, pemindahan ini penting karena sudah tercetus sejak era orde lama. "Wacana (pemindahan ibu kota) dari sejak Bung Karno," ucap Mantan Menteri Keuangan itu.
Teten menuturkan, realokasi ibu kota ini sangat penting untuk memeratakan pembangunan di wilayah Indonesia. Tidak melulu berpusat di Jawa saja. "Banyak urgensinya, paling penting Indonesia sentris," tutur dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian teknis terkait relokasi ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Kajian itu menyangkut beberapa hal, termasuk pentingnya pemindahan ini untuk pemerataan ekonomi di Tanah Air.
"Yang akan dikaji adalah urgensinya, termasuk kebutuhan menyeimbangkan perekonomian yang sangat terpusat di Jawa dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi)," kata Bambang saat dihubungi Liputan6.com.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melakukan kajian terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Upaya merealokasi ibu kota Indonesia ini dilakukan untuk pembangunan Indonesia sentris.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki menyampaikan hal itu saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/4/2017).
"Sebenarnya sudah diwacanakan Presiden, tapi tentu mesti dibahas oleh Bappenas. Coba tanya Bappenas sudah sejauh mana," Teten mengatakan.
Dia mengaku, sudah ada pembahasan perihal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya oleh Presiden Jokowi. Hanya saja masih bersifat informal. "Baru informal," ujar dia.
Bappenas Kaji Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya | PT Solid Gold Berjangka
“Coba tanya Bappenas, sudah sejauh mana. Baru informal saja,” kata Teten di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat 7 April 2017.
Presiden Joko Widodo, kata Teten, memang mewacanakan untuk memindahkan Ibu Kota sejak di awal pemerintahan. Namun, keputusan tersebut akan tetap bergantung pada hasil kajian. Ada alasan tersendiri, kenapa pemerintah ingin memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.
“Banyak (alasan pemindahan Ibu Kota) untuk Indonesia sentris. Sudah diwacanakan Presiden, tetapi mesti dibahas dulu,” katanya.
Wacana pemindahan Ibu Kota negara ke Palangkaraya, Kalimatan Tengah, kembali mencuat ke permukaan. Saat ini, pemerintah terus melakukan kajian, mengenai adanya potensi pemindahan Ibu Kota ke wilayah yang terletak di utara pulau Jawa itu.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, saat ditemui usai rapat koordinasi mengatakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, saat ini masih melakukan kajian mengenai hal tersebut. Namun, sejauh ini, belum ada kepastian mengenai hal itu.
500 Ribu Hektare untuk Lokasi Pemindahan Ibu Kota | PT Solid Gold Berjangka
“Pak Presiden sangat serius soal ini, dan sudah menugaskan beberapa kementerian dan lembaga terkait, termasuk Bappenaas, untuk melakukan persiapan terkait rencana itu,” kata Bambang menjawab pertanyaan Kalteng Pos (Jawa Pos Group) di sela meninjau terminal penumpang baru Bandara Tjilik Riwut, Kamis (6/4).
Dia katakan, pihaknya sudah menyusun jadwal kerjan untuk proses pemindahan ibu kota negara.
Pemerintah Provinsi Kalteng bahkan telah membuat presentasi persiapan-persiapan yang dilakukan dalam rangka mendukung realisasi pemindahan ibu kota.
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Hal tersebut dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Palangka Raya.
Dia sempat mengungkapkan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan lahan sekitar 500.000 hektare untuk lokasi perpindahan ibu kota.
"Kita sudah mengidentifikas lokasi, mengkaji status lahan dan letak kawasan, serta menyinkronkan. Wilayah yang kita persiapkan sekitar 500 ribu hektare, yang meliputi tiga daerah, yakni Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas,” kata Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, beberapa waktu lalu.
Solid Gold