Sejak dilantik sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, terdapat sejumlah gebrakan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Selain mereformasi perekonomian nasional melalui pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah juga melakukan langkah-langkah inovatif di sektor kelautan dan perikanan.
Kementerian yang dipimpinnya itu, kini fokus melaksanakan fungsi yang mendukung pelaksanaan tiga pilar yang terdiri atas, kedaulatan dengan misi pemberantasan IUU Fishing, keberlanjutan misi kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kesejahteraan dengan misi pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha.
Dia mengatakan sejumlah kebijakan yang diterapkan KKP telah mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi perikanan nasional, yang merupakan perwujudan Visi Nawa Cita Keenam pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, katanya, KKP juga menjalankan mandat Nawa Cita, yakni pemberantasan illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, dan kedaulatan pangan serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.
“Hasilnya, selama dua tahun terakhir, kesejahteraan nelayan terus meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nilai Tukar Nelayan mencapai 105 pada tahun 2015. Bahkan, pada September 2016 menyentuh angka 119, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.
Pada tanggal 20 Oktober 2016, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) genap berusia dua tahun.
“Perbaikan tata kelola kelautan dan perikanan yang dilakukan pada dua tahun terakhir telah berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi perikanan, yang terus menunjukkan peningkatan,” kata Susi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/10).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku telah reformasi secara besar-besaran tata kelola kelautan dan perikanan, dari yang semula bersifat eksploitatif kini menjadi lebih inovatif.
“Kami mengalokasikan dana Rp 7,4 triliun untuk mendukung pelaksanaan ketiga pilar ini. Anggaran itu digunakan untuk memaksimalisasikan ketersebaran sumber daya kelautan dan perikanan agar menjadi lebih baik, terutama dalam hal mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok produk perikanan,” katanya.
Disebutkan, pilar pertama adalah kedaulatan dengan misi pemberantasan IUU Fishing. Kedua adalah keberlanjutan dengan misi kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. “Pilar ketiga yaitu kesejahteraan dengan misi pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha,” kata dia.
Susi berada di Istana Negara untuk membahas tentang kinerja pemerintah selama dua tahun terakhir. Selain Susi hadir pula, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Agraria & Tata Ruang Sofjan Djalil.
Susi mengungkapkan, selama periode 2012-2015, produksi perikanan tangkap laut untuk komoditas utama meningkat hingga 11,6 persen.
“Kanaikan ini terjadi karena adanya perbaikan rasio penangkapan ikan per kapal dan perbaikan pasokan ikan laut sebagai dampak dari kebijakan pemberantasan IUU Fishing,” kata Susi.
Selain itu, kata Susi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan juga menunjukkan hasil menggembirakan, di mana pertumbuhan PDB pada tahun 2015 sebesr 8,37 persen.
“Capaian ini adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tentunya, lebih besar dari PDB nasional yang di bawah 5 persen,” katanya. “Implementasi Nawa Cita ini dituangkan melalui tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan,” jelas Susi.
Aksi 2 Tahun Susi: Berantas IIlegal Fishing, Sejahterakan Nelayan, dan Genjot Penerimaan | PT Solid Gold Berjangka
"Apa yang sudah kita lakukan adalah komitmen yang clear dan serius membenahi perikanan, dan menjadikan laut masa depan bangsa Indonesia," ungkap Susi, dalam jumpa pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, telah menjalankan berbagai kebijakan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Berbagai hasil sudah diraih, mulai dari pemberantasan illegal fishing, sejahterakan nelayan, dan menambah penerimaan negara.
Hasilnya adalah sektor perikanan tumbuh signifikan. Pada 2014 pertumbuhan sektor ini 7,35% dan tahun lalu naik menjadi 8,37%, atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Kita harap akhir tahun bisa 9% lebih. Berbanding dengan pertumbuhan ekonomi sektor lainnya adalah sangat jauh berbeda. Naiknya kelihatan sekali," ujar Susi.
Dasar kebijakan adalah realita sektor kelautan dan perikanan yang sangat buruk dalam 10 tahun terakhir. Faktanya, jumlah rumah tangga nelayan turun dari 1,6 juta menjadi 868.414, karena kekurangan bahan baku, salah satunya ikan. Sebanyak 115 eksportir tutup dan sekitar US$ 6-7 miliar hilang dari bisnis dari perikanan.
"Itu dasar pada saat memulai pemerintahan dan lahirlah berbagai kebijakan besar," imbuhnya.
Nilai tukar nelayan sudah mencapai level 110 atau naik dari posisi di dua tahun sebelumnya yang sebesar 102. Menurut Susi, ini menunjukkan kesejahteraan nelayan mengalami peningkatan, walaupun nelayan harus menghadapi kondisi kenaikan harga bahan pokok.
Kebijakan awal Susi adalah dengan moratorium atau penghentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap. Selanjutnya pelarangan aktivitas transhipment dan pelarangan alat tangkap yang dianggap merusak lingkukan, serta menghentikan keberlanjutan produksi perikanan.
"Sekarang baru mencapai 2600 kapal, kita perkirakan di luar sana masih 10.000-an kapal yang masih di bawah ukuran seharusnya. Kasus mark down yang sudah jadi pengamatan KPK dari 2005. Sampai sekarang belum selesai. Yang pasti 8.000 lebih harus ukur ulang," terang Susi.
"Kenaikan luar biasa di mana juga dibarengi kenaikan harga. Seandainya tidak ada kontraksi harga baahan pokok dengan dicabutnya subsidi, purchase power-nya nelayan di angka 110 lebih," paparnya
Susi menyatakan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini juga mengalami peningkatan. Realisasi itu akan terus tumbuh pasca masa pengukuran ulang kapal selesai.
PT Solid Gold Berjangka