Pengalaman PT KAI akan memudahkan pembangunan LRT tersebut | PT Solid Gold Berjangka
"Baru KAI (investornya). Karena memang yang paling pengalaman itu KAI. Untuk segala sesuatu dan detailnya besok. Sekarang masih belum tahu," ujarnya.
Diketahui, selain proyek LRT Jabodebek, pemerintah juga tengah menggodok proyek LRT Palembang, yang prosesnya telah disahkan melalui penandatanganan Adendum kontrak 1 dengan nilai kontrak sebesar Rp10,9 triliun.
Targetnya, LRT Palembang akan diselesai hingga bisa beroperasi pada Juni 2018, guna menyambut gelaran Asian Games dimana Indonesia menjadi tuan rumahnya.
Budi menjelaskan, ditunjuknya PT KAI sebagai mitra pemerintah dalam proyek LRT ini, karena KAI dianggap paling kompeten dalam menangani pembangunan perkeretaapian.
Meskipun, sampai saat ini hal-hal detail apa saja yang akan di-cover oleh KAI belum juga diputuskan karena masih dalam proses, Budi yakin jika pengalaman PT KAI akan memudahkan pembangunan LRT tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihak PT KAI juga telah bersedia untuk ikut dalam pendanaan pembangunan proyek LRT. Namun, hingga kini belum diputuskan apakah PT KAI sudah siap dengan total biaya yang akan diajukan, karena sampai saat ini total anggarannya masih dihitung oleh pihak pemerintah.
"KAI sudah ikut, tapi angka terakhirnya nanti kita lihat. Apakah neracanya kuat atau enggak untuk meng-carry pinjaman dan bisnisnya," kata Budi di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin 20 Februari 2017.
Pemerintah telah menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menjadi investor dalam pendanaan proyek Light Rail Transit (LRT), untuk rute Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Dipastikan, skema pendanaannya pun tak lagi bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara saja, melainkan juga akan dibantu oleh sejumlah BUMN.
2017, Adhi Karya (ADHI) Mulai Pasarkan Properti Dekat Stasiun LRT | PT Solid Gold Berjangka
Hal ini juga didukung dengan adanya penjualan apartemen sebanyak 1.396 unit, serta rumah dan ruko sebanyak 74 unit,” tulis manajemen perusahaan.
Selain itu, laba bersih Adhi Karya sebesar Rp315 miliar pada 2016 itu juga didukung oleh kontribusi anak usaha dimana Adhi Persada Properti menyumbang sekitar 42,6%, kemudian PT Adhi Persada Gedung 38,2% dan PT Adhi Persada Beton 2,2%.
“Inisiatif Adhi untuk mengembangkan bisnis di bidang properti, dan hotel diharapkan dapat meningkatkan recurring income di luar bisnis utama konstruksi. Selain itu, ADHI juga mulai mengembangkan investasi di berbagai sektor, seperti kelistrikan dan pengolahan air,” papar manajemen.
Secara umum, margin laba ketiga bidang tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan margin konstruksi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan margin laba ADHI secara keseluruhan,” papar manajemen perusahaan.
Adhi Karya menjalankan bisnis properti melalui anak usahanya, PT Adhi Persada Properti. Pada 2016, realisasi kontrak yang diperoleh lini usaha properti mencapai Rp954,3 miliar atau meningkat dibandingkan dengan Rp784,8 miliar pada 2015.
Dari kontrak tersebut, pendapatan usaha yang diperoleh mencapai Rp813,8 miliar atau meningkat Rp203,1 miliar dibandingkan dengan Rp610,6 miliar pada 2015. Salah satu penyebab peningkatan itu adalah adanya grand launching apartemen Adhi Karya yaitu Mardhika Park Tambun dan Grand Taman Melati Margonda (GTMM) II.
Pada saat ini, Adhi Karya tengah menggarap pembangunan LRT tahap I sepanjang 43,3 kilometer dengan tiga lintasan yaitu Cibubur-Cawang, Bekasi-Cawang dan Cawang-Dukuh Atas yang terletak di Jakarta dan kabupaten sekitar seperti Bekasi.
Adhi Karya telah menandatangani kontrak pekerjaan tersebut senilai Rp23,3 triliun dengan Kementerian Perhubungan pada dua pekan lalu. Kendati demikian, tata cara pembayaran kontrak itu belum diungkapkan kepada publik.
Sejauh ini, bisnis properti adalah bisnis sampingan Adhi Karya, seperti halnya gedung dan manufaktor beton. Manajamen Adhi Karya berpendapat persaingan industri konstruksi sangat ketat sehingga diperlukan diversifikasi bisnis untuk mengurangi volatilitas pendapatan.
Proyek dengan skala besar ini [LRT] akan meningkatkan kredensial ADHI di bidang konstruksi kereta api. Selain itu, proyek ini berpotensi untuk memicu perkembangan bisnis lainnya di luar LRT, seperti pengembangan properti di sekitar stasiun LRT,” papar manajemen perusahaan.
Korporasi konstruksi dan investasi milik negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., berencana mulai memasarkan properti di sekitar stasiun kereta ringan (light rail transit/LRT) pada 2017.
Rencana itu diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan 2016 yang dirilis pada Senin (20/2/2017). Seperti diketahui, bisnis utama emiten berkode saham ADHI itu bukan properti, melainkan konstruksi.
LRT Jabodebek : PT KAI Dipertimbangkan Jadi Investor Prasarana | PT Solid Gold Berjangka
“Bukan jadi investor, tapi leader untuk melaksanakan LRT [Jabodebek] ini kan operasi maupun investasinya. Tapi bersama-sama dengan Adhi Karya,” kata Edi.
Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk., Budi Harto mengatakan, memang belum ada keputusan terkait dengan keterlibatan KAI sebagai investor prasarana LRT Jabodebek. Hanya saja, dia mengungkapkan arahnya investasi proyek kereta api ringan tersebut akan dipimpin oleh KAI.
KAI, dia mengungkapkan, kemungkinan akan mendapatkan PMN sebesar Rp9 triliun secara bertahap. Sementara Adhi Karya, ungkapnya, juga akan sebagai investor dengan nilai Rp1,4 triliun – sesuai PMN yang telah diberikan sebelumnya.
Dana PMN yang rencananya akan diberikan sebesar Rp9 triliun tersebut, ungkapnya, untuk investasi prasarana dan sarana. Dia mengungkapkan, dana yang diperlukan untuk pembangunan prasarana dan pengadaan sarana LRT Jabodebek mencapai Rp27 triliun.
“Bukan jadi investor, tapi leader untuk melaksanakan LRT [Jabodebek] ini kan operasi maupun investasinya. Tapi bersama-sama dengan Adhi Karya,” kata Edi.
Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk., Budi Harto mengatakan, memang belum ada keputusan terkait dengan keterlibatan KAI sebagai investor prasarana LRT Jabodebek. Hanya saja, dia mengungkapkan arahnya investasi proyek kereta api ringan tersebut akan dipimpin oleh KAI.
KAI, dia mengungkapkan, kemungkinan akan mendapatkan PMN sebesar Rp9 triliun secara bertahap. Sementara Adhi Karya, ungkapnya, juga akan sebagai investor dengan nilai Rp1,4 triliun – sesuai PMN yang telah diberikan sebelumnya.
Dana PMN yang rencananya akan diberikan sebesar Rp9 triliun tersebut, ungkapnya, untuk investasi prasarana dan sarana. Dia mengungkapkan, dana yang diperlukan untuk pembangunan prasarana dan pengadaan sarana LRT Jabodebek mencapai Rp27 triliun.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono menambahkan, KAI sementara ini adalah perusahaan yang paling memungkinkan untuk melakukan investasi prasarana meskipun di dalam peraturan presiden masih sebagai investor sarana.
“[Pemeirntah mencari tahu] Apa mungkin dijadikan satu dengan [investor] prasarananya,” kata Prasetyo.
Dia menambahkan, KAI memerlukan penyertaan modal negara (PMN) apabila ditugasi menjadi investor pembangunan prasarana LRT Jabodebek.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro mengungkapkan, pihaknya siap menjadi investor apabila pemerintah menunjuk perusahaan menjadi investor pembangunan prasarana kereta api ringan tersebut.
Saat ini, dia mengatakan, pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai kemungkinan KAI menjadi salah satu investor pembangunan LRT Jabodebek. Pemerintah, paparnya perlu melihat kondisi keuangan perusahaan.
Dia menjelaskan, KAI saat ini sudah menjadi investor pengadaan sarana dalam proyek kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) Jabodebek.
Pemerintah, paparnya akan kembali membahas hal tersebut pada Selasa (21/2), termasuk skema pembiayaannya. “Tinggal liat neracanya, mereka mampu atau tidak. Kalau mereka mampu, bagus-bagus saja,” ungkapnya.
“Dia operator lah [pertimbangan KAI jadi investor prasarana], yang paling berpengalaman [adalah] KAI [PT Kereta Api Indonesia],” katanya. “Iya [investor buat prasarana LRT Jabodebek] enggak apa-apa,” tambah Budi, Jakarta, Senin (20/2).
Pemerintah mempertimbangkan PT Kereta Api Indonesia menjadi investor pembangunan prasarana kereta api ringan atau light rail transit di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan salah satu pertimbangan pemerintah merencanakan perusahaan plat merah tersebut menjadi investor lantaran operator kereta api milik pemerintah tersebut memiliki pengalaman dalam bidang perkeretaapian.