Itu urusan internal freeport dan pemerintah tak akan ikut campur | PT Solid Gold Berjangka Cabang Lampung
"Sudah berlaku sejak 1 Mei 2017 tidak ada aktivitas, saya punya anggota," ujar dia.
Sementara itu, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan, perihal sikap mogok tersebut, pihak perusahaan tidak menerima, lantaran tidak memiliki dasar hukum.
"Menurut kami mogok mereka itu tidak ada alasan, tidak ada dasarnya," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, ribuan karyawan PT Freeport Indonesia melakukan mogok kerja selama sebulan sejak tanggal 1 Mei 2017. Mogok itu dilakukan untuk menuntut agar semua pekerja Freeport yang telah dirumahkan sebelumnya, dapat kembali bekerja selama 100 persen setelah izin ekspor diterbitkan.
Ketua Serikat Pekerja Bidang Kimia, Energi dan Pertambangan Cabang Kabupaten Mimika, Aser Gobai, mengatakan bahwa ada sekitar 8.000 pekerja yang siap melakukan mogok kerja.
"Itu bukan urusan saya. Ya terserah maunya Freeport mau bagaimana," kata Jonan ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.
Ketika ditanya, apakah pemerintah akan ikut menengahi permasalahan di perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam itu, Jonan menegaskan pihaknya tidak akan ikut campur.
"Itu urusan internal mereka," tegas Mantan Menteri Perhubungan tersebut.
"Itu bukan urusan saya. Ya terserah maunya Freeport mau bagaimana," kata Jonan ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.
Ketika ditanya, apakah pemerintah akan ikut menengahi permasalahan di perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam itu, Jonan menegaskan pihaknya tidak akan ikut campur.
"Itu urusan internal mereka," tegas Mantan Menteri Perhubungan tersebut.
1.700 Pekerja Freeport Mogok Kerja 30 Hari, Ini Respons Jonan | PT Solid Gold Berjangka Cabang Lampung
"Mogok Kerja Bersama ini dapat dihentikan jika tuntutan pekerja sebagaimana diuraikan di atas merundingkan dan menyepakati dipenuhi dan dihormati oleh Manajemen PT Freeport Indonesia, Perusahaan Privatisasi serta Kontraktor dan Pemerintah Indonesia lewat kesepakatan bersama dalam perundingan," papar SPSI Freeport dalam suratnya.
"Kami selalu terbuka untuk mencari solusi terbaik yang berkeadilan dan bermartabat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemitraan yang setara dan seimbang," demikian penutup surat tersebut.
Jonan menyerahkan sepenuhnya kepada PTFI, pemerintah tak punya solusi atas masalah tersebut. "Itu kan internal Freeport, terserah maunya bagaimana," ucapnya.
Sebagai informasi, tuntutan SPSI Freeport di antaranya adalah penghentian PHK secara sepihak oleh perusahaan, penghentian intimidasi terhadap para pengurus SPSI Freeport, para pekerja yang terkena PHK/Furlough/relokasi agar dipekerjakan kembali, dan perundingan secara bipartit terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Bukan urusan saya, terserah maunya Freeport bagaimana," kata Jonan saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) cabang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua, mengumumkan aksi mogok selama 30 hari sejak 1 Mei 2017.
Dari sekitar 12.000 karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan 20.000 karyawan perusahaan kontraktor yang disewa PTFI, diperkirakan 1.700 orang yang ikut aksi mogok.
Terkait masalah ini, Menteri ESDM Ignasius Jonan, enggan ikut campur. Menurutnya, PTFI harus mencari solusi sendiri.
Aksi mogok, produksi Freeport anjlok 50% | PT Solid Gold Berjangka Cabang Lampung
Pihak Serikat Pekerja juga ngotot agar seluruh karyawan yang tidak masuk kerja sejak 11 April 2017 tidak diberikan sanksi PHK. Tapi hanya sanksi berupa pembinaan (surat peringatan satu sampai surat peringatan tiga plus) dan tidak dibayarkan hak-haknya (upah) selama meninggalkan pekerjaan. "Semua sanksi yang akan dijatuhkan ke karyawan yang mangkir bekerja tersebut harus dibicarakan bersama dengan pihak Serikat Pekerja, alias tidak diberi tindakan semena-mena oleh pihak manajemen," terang Yafet.
Sayang sampai tulisan ini naik cetak, Jurubicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko belum menjawab masalah pemogokan di tambang Freeport tersebut.
Ketua Bidang Organisasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport Indonesia, Yafet Panggala mengatakan, pihaknya masih belum bersepakat dalam beberapa hal. Ini terkait penerapan sanksi bagi karyawan yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Jika nanti terjadi kesepakatan dengan pihak manajemen perusahaan, Yafet bilang, aksi mogok karyawan Freeport bisa dihentikan. "Dengan demikian, surat mogok kami yang sebelumnya disampaikan ke pihak perusahaan dan pemerintah adalah sah. Mogok bukan tujuan, tapi semata-mata alat perjuangan kami," ungkapnya.
Riza meminta agar aksi mogok kerja selama sebulan itu dibatalkan. Sebab dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), basis untuk melakukan mogok kerja karyawan bisa dilakukan apabila dalam perundingan tidak mencapai titik temu. Hanya saja, saat ini manajemen dan karyawan tidak dalam melakukan perundingan. Sehingga, mogok kerja tersebut dianggap tidak sah.
"Kami sudah meeting dengan stakeholder dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Forliugh (merumahkan) karyawan itu untuk menyesuaikan kapasitas sesuai apa yang kita produksi. Program merumahkan itu bukan untuk didiskusikan, tapi program perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas produksi," papar Riza.
Riza mengungkapkan, masalah utama mogok kerja lantaran meminta karyawan yang dirumahkan agar bisa bekerja kembali. Tetapi, kebijakan merumahkan karyawan itu adalah rencana efisiensi perusahan selama operasi masih dalam ketidakpastian.
Meski saat ini Freeport Indonesia sudah melakukan ekspor perdana pada 21 April lalu, dengan rincian 22.000 ton ke China dan 22.000 ton ke Jepang, hingga kini perundingan dengan pemerintah masih terus berjalan.
"Setelah ekspor berjalan kami akan merundingkan dengan pemerintah untuk mencari kesepakatan jangka panjang termasuk didalamnya perpanjangan operasi kami," ujarnya. Asal tahu saja, kuota ekspor Freeport dari Februari 2017-Februari 2018 dengan total 1,1 juta ton.
PT Freeport Indonesia tak henti-hentinya mendapat masalah. Setelah ekspor dihentikan pada Januari lalu dan baru mendapat izin ekspor April ini, kini sebanyak 1.700-an karyawan PT Freeport Indonesia melakukan aksi mogok kerja selama satu bulan, dari 1 Mei hingga 30 Mei 2017.
Jurubicara Freeport Indonesia Riza Pratama menjelaskan, akibat adanya mogok kerja ini, kegiatan produksi kembali terganggu, sehingga produksi ore konsentrat menurun. "Penurunan produksi sekitar 50% dari produksi normal 180.000 ton ore per hari," terangnya ke KONTAN, Selasa (2/5).