Wajib pajak mulai menyuarakan kekecewaannya usai membawa pulang harta dari luar negeri ke Indonesia | PT Solid Gold Berjangka
Namun dana yang sudah masuk ke dalam negeri dalam rangka repatriasi hanya Rp 128,3 triliun.
"Kami berharap bahwa itu akan dibawa ke Indonesia sesuai apa yang disampaikan," kata Sri Mulyani.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, berbagai aksi unjuk rasa harus dilihat sebagai suatu proses demokrasi di Indonesia yang normal. Ia juga berharap para wajib pajak yang sudah berkomitmen membawa pulang harta ke Indonesia tetap merealisasikan janjinya.
Apalagi komitmen itu sudah tercatat di dalam program tax amnesty. Komitmen dana repatriasi pada program tax amnesty sebesar Rp 146,6 triliun.
Mengenai situasi saat ini, pemerintah akan terus melakukan usaha supaya kepercayaan juga keamanan serta persepsi mengenai situasi di Indonesia bisa tetap dijaga dengan baik," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/5/2017).
Sri Mulyani tidak memungkiri adanya gelombang-gelombang unjuk rasa. Namun ia menilai hal itu sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.
Alasanya, lantaran kondisi sosiopolitik di Indonesia terus bergejolak. Menggapai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menjaga kepercayaan pengusaha atau investor kepada ekonomi Indonesia.
Wajib pajak mulai menyuarakan kekecewaannya usai membawa pulang harta dari luar negeri ke Indonesia (repatriasi) melalui program tax amnesty.
Menteri Keuangan: Suhu Politik Jangan | PT Solid Gold Berjangka
Analis Senior Binaartha Securities Reza Priyambada mengatakan, hal ini disebabkan oleh masih melemahnya rupiah dan adanya aksi jual investor.
“Khususnya investor lokal yang panik dengan kondisi hukum dan politik di Indonesia telah membuat laju IHSG terus mendekam di zona merah,” ujarnya, Jumat (12/5/2017).
“Kami akan tetap sesuai dengan apa yg telah disampaikan WP yang sudah ikut amnesti pajak. Kalau bentuknya adalah repatriasi, kita berharap harta itu dibawa ke indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan,” katanya.
Adapun baru-baru ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0.77% di level 5653.008 pada 10 Mei 2017 lalu.
Terkait hal ini, Sri Mulyani mengatakan, seiring pemerintah berusaha menjaga kepercayaan, keamanan, serta persepsi terhadap risiko di Indonesia agar tetap bisa terjaga dengan baik.
Dia berharap harta repatriasi yang sudah dikomitmenkan oleh Wajib Pajak untuk dibawa ke dalam negeri.
“Tentu sosiopolitik harus dijaga karena sangat mempengaruhi. Pengusaha banyak wait and see. Banyak yang menyesal telah repatriasi,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Industri Keuangan Non Bank Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidhi Widyapratama mengatakan, sebagian pengusaha memutuskan tidak jadi membawa pulang hartanya ke Indonesia atau repatriasi melalui program tax amnesty karena panasnya suhu politik di dalam negeri.
“Kami menunggu rekonsiliasi politik segera dan meminimkan dampak negatif ke perekonomian,” katanya, Kamis (11/5/2017).
Ia mengatakan, keamanan dan jaminan berusaha di mana pengusaha menanamkan modalnya sangat penting untuk dijaga.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, memang ada dari kalangan pengusaha yang mengkhawatirkan situasi politik yang saat ini kurang kondusif sehingga bisa mempengaruhi bergulirnya roda perekonomian.
“Kami akan terus berusaha untuk bisa meyakinkan bahwa suasana kemanana ataupun ketertiban dan proses politik di Indonesia dilihat sebagai proses demokrasi yang aman dan normal. Kami harap ini tidak mengganggu confidence bagi perbaikan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jumat (12/5/2017).
Gonjang-ganjing politik di tanah air diharapkan tidak mengganggu ekonomi dan investasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus melakukan usaha supaya kepercayaan terhadap perekonomian dalam negeri tetap bisa terjaga dengan baik.
Sri Mulyani Yakin Vonis Ahok Tak Ganggu Ekonomi RI | PT Solid Gold Berjangka
"Ini yang coba kita bahas dan diskusikan dengan investor maupun calon investor karena tensi politik selalu saja ada di semua negara yang menjalankan sistem demokrasi," Azhar menambahkan.
Azhar berharap, seluruh pihak dapat menerima putusan hukum atas Ahok. Bagi yang merasa keberatan dengan keputusan hakim, dia mengaku, ada prosedur untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, sebagaimana yang telah disampaikan Ahok.
"Terciptanya suasana tenang dan tertib, tentu diharapkan oleh para investor dan calon investor dalam rangka mengembangkan investasi di Indonesia," ujarnya.
Masalah putusan pengadilan Pak Ahok, tidak menjadi hal yang dipertanyakan investor karena mereka mengerti bahwa pengadilan di Indonesia bukan bagian dari dan di luar eksekutif, sehingga menjadi lembaga yang independen," kata Azhar.
Azhar menerangkan, BKPM bertemu dengan calon-calon investor maupun investor yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia hampir setiap hari. Kegiatan penanaman modal langsung (Foreign Direct Investment/FDI), ujarnya, merupakan investasi jangka panjang.
"Investor mendirikan pabrik di Indonesia melihat bagaimana Indonesia 5, 10, 20, 30 tahun ke depan. Masa sekarang tentu jadi pertimbangan, tapi kita yakin Indonesia ke depan akan jauh lebih baik dari hari ini," tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Azhar Lubis mengungkapkan, masalah pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan segala pro dan kontranya bukan hanya terjadi di Indonesia. Tapi juga di negara lain, seperti AS, Korea Selatan, Prancis.
Indonesia, dinilainya sudah berpengalaman menghadapi situasi politik yang memanas saat pilkada ataupun pemilihan presiden. Atas hasilnya, semua pihak harus menerima dengan lapang dada.
Lebih jauh dia menilai, pemilihan kepala daerah di Jakarta dan proses demokrasi yang terjadi saat ini merupakan suatu aspirasi dari masyarakat. Situasi ini diyakini tidak akan mengganggu perbaikan ekonomi nasional.
"Kalau kita lihat dengan negara lain, ini adalah sesuatu yang sifatnya aspirasi dari masyarakat. Kita harap ini tidak akan mengganggu tingkat keyakinan dan kenyamanan terhadap perbaikan dari kegiatan ekonomi negara ini," Sri Mulyani menerangkan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, optimistis ekonomi maupun investasi Indonesia tidak terganggu akibat tensi politik di DKI Jakarta yang kian memanas beberapa bulan terakhir akibat kasus penodaan agama. Pernyataan ini menyusul vonis dua tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Kita akan terus berusaha untuk bisa meyakinkan bahwa suasana keamanan maupun ketertiban dan proses politik di Indonesia dilihat sebagai suatu proses demokrasi yang normal dan aman," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/5/2017).